Airlanga Hartato, Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan Perselisihan PDIP bahwa partainya tidak bermaksud merebut atau mengincar kursi jabatan Ketua DPR RI. Hal ini di sampaikan di tengah perselisihan antara PDIP dan Partai Golkar.

Selain menegaskan bahwa mereka tidak mengincar kursi Ketua DPR RI, Partai Golkar juga menekankan komitmennya untuk tetap mematuhi UU MD3. “Tidak ada niat merebut jabatan. Kami mematuhi UU MD3,” tegasnya di DPP Golkar, Jakarta Utara, Sabtu, 6 April.

UU MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur MPR, DPR, DPRD, dan DPD, yang berisi tentang tugas, wewenang, dan keanggotaan lembaga legislatif.

Di sisi lain, perselisihan antara Golkar dan PDIP telah berlangsung cukup lama. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, memberikan peringatan keras tentang upaya perebutan kursi Ketua DPR melalui revisi UU MD3. Mereka tidak ingin terulangnya peristiwa pada 2014, di mana kursi Ketua DPR di isi oleh Partai Golkar meskipun PDIP meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Hasto juga menegaskan bahwa akan ada perlawanan keras dari seluruh kader PDIP jika kejadian serupa terulang lagi. “Jangan biarkan ambisi kekuasaan menguasai. Kami memiliki batas kesabaran,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan tentang kasus hukum yang menimpa dua ketua DPR dari Partai Golkar pada masa itu. Menurut Hasto, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran, dan ia memperingatkan agar tidak ada upaya untuk merevisi UU MD3 jika tidak ingin menghadapi perlawanan keras dari Partai Golkar.

“Kami sudah cukup sabar pada tahun 2014, jadi jangan mencoba memprovokasi PDIP,” tegasnya. Namun, jika terjadi perubahan dalam UU MD3 dengan ambisi dan kehausan akan kekuasaan, maka akan ada perlawanan dari seluruh anggota dan kader PDIP, yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” tambahnya mempertegas.

sumber : cnnindonesia