Situasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas. Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pati, mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, di makzulkan dari jabatannya. Aksi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tuntutan serius terkait dugaan pelanggaran dan kinerja pemerintahan yang di nilai tidak sesuai harapan masyarakat.

Desakan Pemakzulan dan Tuntutan Massa

Dalam aksi yang berlangsung tertib namun penuh semangat, massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kepemimpinan Sudewo. Mereka menuntut DPRD Pati segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, yang nantinya dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan.

Para orator menilai, selama memimpin, Bupati Sudewo di nilai gagal memenuhi janji politik dan tidak mampu mengelola pemerintahan secara transparan. Beberapa isu yang disorot antara lain kebijakan pembangunan, tata kelola anggaran, dan pelayanan publik.

Respons DPRD dan Peran Pansus Angket

DPRD Pati merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa proses pembentukan Pansus Angket sedang berjalan. Pansus ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran serius yang di lakukan kepala daerah. Jika terbukti, DPRD dapat mengusulkan pemakzulan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang di atur undang-undang.

Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Ikut Mengawasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk aktif memantau jalannya proses Pansus Angket di DPRD Pati. Langkah ini di anggap penting untuk memastikan prosedur di jalankan sesuai aturan, transparan, dan bebas intervensi politik yang tidak sehat.

Kemendagri juga menegaskan bahwa setiap proses pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan bukti kuat, tidak hanya tekanan politik atau opini publik. Oleh karena itu, hasil kerja Pansus Angket akan menjadi faktor penentu langkah selanjutnya.

Situasi Politik yang Terus Berkembang

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat Pati dan sekitarnya. Selain aksi demonstrasi, perdebatan juga ramai di media sosial. Warga menunggu kepastian apakah DPRD akan benar-benar membawa kasus ini ke tahap pemakzulan, atau justru meredamnya di tengah jalan.

Dengan adanya keterlibatan Kemendagri dan Pemprov Jateng, diharapkan proses politik ini tetap berada di jalur hukum yang benar. Sementara itu, publik terus mengamati perkembangan, menanti apakah Bupati Sudewo akan bertahan, atau harus mengakhiri masa jabatannya lebih awal.